QAWAID FIQHIYYAH FI MUAMALAH

A.    Pengertian Kaidah dan Penerapannya

اَلْحُرُّلَايَدْخُلُ تَحْتَ اْليَدِ

“Orang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan (kekuasaan).”

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa bagi orang yang merdeka itu kedudukannya tidak dikuasai oleh pihak manapun, sebab ia tidak ada yang memiliki. Lain halnya dengan hamba sahaya, karena ia berstatus hamba sahaya, maka kedudukan dirinya di bawah tuannya, dan berarti ia juga bisa dimiliki oleh tuannya.

Seperti halnya ada seorang perempuan yang berzina dengan budak perempuan yang merdeka, maka berdasarkan kaidah ini, laki-laki yang menzinainya tidak dapat dituntut membayar mas kawin karena orang yang merdeka tidak berada di bawah kekuasaan siapapun.

Ada dua cabang dari kaidah di atas, yaitu:

1.                                                                                     مَاحُرِمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِمَ اتِّخَاذُهُ

                             “Apa yang haram digunakan, haram pula didapatkannya.”

                 Prof. H.A. Djazuli mengartikan kaidah ini sebagai berikut: “Apa yang haram digunakannya, haram pula didapatkannya”.  Maksudnya adalah apa yang haram digunakannya, baik dimakan, diminum, atau dipakai, maka haram pula mendapatkannya.

                        Jika kita cermati dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa setiap yang haram digunakan, maka usaha untuk memperolehnya juga diharamkan. Ini konklusi logis dari keharaman sesuatu yang masih paralel hukumnya. Sebab, jika pengharaman hanya dilakukan sepihak, sementara pihak lain yang masih terkait dibolehkan begitu saja, maka tidak ada efek hukum yang dihasilkan dari pelarangan tersebut.

Berikut beberapa contoh kaidah tersebut yang dikemukakan oleh as-Suyuti:

a.        Haram hukumnya memiliki alat-alat yang melalaikan. Hal ini dikarenakan keharaman menggunakan alat tersebut baik yang berbentuk musik ataupun permainan. Semua  mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali) sepakat untuk mengharamkannya.

b.        Haram hukumnya memiliki bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hal ini dikarenakan keharaman menggunakannya baik untuk wadah makanan atau hiasan. Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu meminum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak, dan jangan makan dengan piring yang terbuat dari keduanya, karena keduanya itu untuk orang-orang musyrik semasa mereka di dunia, dan untuk kamu nantinya di akhirat.”

c.        Haram hukumnya memelihara anjing yang bukan digunakan untuk berburu atau memelihara babi. Hal ini diharamkan karena binatang-binatang tersebut dilarang untuk dimakan dan mengandung najis.

d.       Haram hukumnya untuk semua orang terlibat dalam urusan khamar karena dikhawatirkan akan meminumnya hingga jatuh pada perbuatan haram. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Turmudzi disebutkan bahwa ada sepuluh orang yang dikutuk pada persoalan khamar, yaitu: produsen, distributor, peminum, pembawa, pengirim, penuang, penjual, pemakan harga hasilnya, pembeli dan pemesan.

e.        Haram hukumnya menyimpan perhiasan (emas) bagi laki-laki, begitu juga dengan sutra karena tidak boleh bagi laki-laki mengenakan keduanya.

Dari beberapa contoh yang telah dikemukakan di atas bisa dipahami bahwa suatu hukum bersifat paralel dengan sebab yang sebelumnya karena mengarah pada akibat yang akan muncul sesudahnya. Jika sebuah akhir adalah haram, tentu mengharamkan permulaannya adalah langkah yang lebih tepat sebagai bentuk pencegahan dini.

Oleh karena itu, setiap benda yang haram digunakan maka apapun cara memperolehnya, meski tergolong  pada cara yang halal maka tetap dihukumkan haram. Dan sebagai konsekuensi logis, jika memperolehnya saja haram maka seluruh aktivitas yang berbentuk pemanfaatannya, baik itu disimpan, dimakan atau diminum semuanya juga haram.

2.                                                                                         مَاحُرِمَ أَخْذُهُ حُرِمَ إِعْطَاؤُهُ

                             “Sesuatu yang haram diambil, maka haram pula diberikan.”

                            

Kaidah ini berdasarkan pada firman Allah SWT Surat al-Maidah ayat 2, yang artinya: “Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa mengambil sesuatu yang diharamkan, lalu hasilnya kita berikan kepada orang lain itu dapat diibaratkan bersekutu dengannya. Dua kegiatan di atas dinilai memiliki kausalitas (sebab-akibat) yang terikat satu sama lain, maka hukumnya diparalelkan. Jika suatu akibat dari aktivitas kegiatan yang dinilai haram, maka aktivitas sebelumnya yang merupakan sebab munculnya keharaman, maka diharamkan pula. Ini sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih komprehensif dari sebuah pelarangan. Bahkan langkah ini dianggap cukup efektif bagi penerapan kebijakan dalam siyasah syariyyah.

Berikut beberapa contoh kaidah tersebut yang dikemukakan oleh as-Suyuti:

a.       Haram hukumnya memberikan riba kepada orang lain, sebagaimana diharamkan memakan riba dari harta orang lain. Ini berdasarkan dari hadis: “Allah melaknat orang yang memakan riba,  memberinya, saksinya dan pencatatnya”.

b.      Haram hukumnya memberikan upah pada seorang pelacur, sebagaimana seorang wanita dilarang mengambil upah dari melacurkan diri (haram melakukan prostitusi).

c.       Haram hukumnya memberikan upah pada tukang ramal (dukun), sebagaimana diharamkan pekerjaan dukun tersebut dan mengambil upah dari orang yang diramalnya.

d.      Haram hukumnya memberikan suap (risywah), sebagaimana diharamkan mengambil uang suap dari seseorang.

3.      Pengecualian Kaidah ما حرم أخذه حرم إعطاؤه 

a.       Menyuap hakim untuk mendapatkan hak.

Jika hakim tersebut menahan atau mencegah seseorang untuk mendapatkan haknya, maka dibolehkan menyuapnya. Dalam ini, yang dikenakan dosa adalah hakim karena mengambil suap.

b.      Membayar harta tebusan untuk membebaskan tawanan.

c.       Memberikan sesuatu kepada orang yang dikhawatirkan akan menghinanya.

d.      Seorang pewasiat boleh memberikan sesuatu kepada orang yang dikhawatirkan akan merampas harta anak yatim. Lantas bagi seorang hakim harus mengambil alih atas harta anak yatim tersebut dan diharamkan bagi pemerintah untuk mengambil sesuatu darinya.

DAFTAR PUSTAKA

·         As-Suyuti. al-Asybah wa an-Nazair.

·         Muhammad Sidqi. Mausu’ah Qawaid Fiqhiyyah. (Beirut: Muassasah ar-risalah).

·         Wahbah az-Zuhaili. Fiqh al-islam wa adillatuhu. (Beirut: Dar al-fikr, 2003).