Nama :
Zahratun Nihayah
Nim :
1113-046000-024
Perekonomian Indonesia
“
Kebijakan-Kebijakan dalam Pembangunan Ekonomi ”
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan
pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan
disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan
ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memperlancar
proses pembangunan ekonomi.
Dalam melaksanakan
pembangunan ekonomi pada negara berkembang tentunya tidak semudah yang
diharapkan, karena adanya berbagai persoalan seperti sumber daya alam, sumber
daya manusia, modal, letak geografis, maupun kebijakan pemerintah itu sendiri.
Bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan sejak zaman kemerdekaan hingga
saat ini (masa reformasi) juga mengalami banyak masalah yang menjadi penghambat
dalam pembangunan.
Pemerintahan Presiden Soekarno pada era Orde Lama
dengan kebijakan-kebijakannya dianggap rakyat Indonesia sebagai kepemimpinan
yang kurang menyenangkan karena krisis ekonomi yang sering melanda.
Permasalahan ekonomi, seperti memburuknya neraca perdagangan dan merosostnya
devisa yang sebagian besar merupakan akibat dari defisit anggaran pemerintah
mendorong untuk dilaksanakan sebuah “gebrakan” baru untuk mengatasi
masalah-masalah yang melilit rakyat Indonesia tersebut yang disebabkan
kebijakan Soekarno yaitu anti-bantuan asing dan blokade terhadap kreditor dan
investor modal asing di dalam negeri.
Kebijakan-kebijakan Soekarno pun tumbang karena banyak
masyarakat yang kecewa terhadap sosialisme ala Indonesia versi Soekarno.
Bersamaan dengan runtuhnya rezim Soekarno, hilanglah slogan “politik sebagai
panglima” yang dicanangkan oleh para pendukung rezim itu, dan muncullah slogan
baru “ekonomi sebagai panglima” yang diciptakan oleh para pembuat pendapat umum
yang sebelumnya ditindas oleh rezim tersebut (Mas’oed 1989).
v Masalah pokok yang
dihadapi serta kebijakan-kebijakan dalam pembangunan ekonomi Indonesia tentu
berbeda dari waktu ke waktu , berikut penjelasan sesuai periodenya :
a.
Periode 1945-1950
Masalah pokok pada bidang ekonomi yang dihadapi antara lain:
-
Struktur ekonomi yang
tidak seimbang, peranan sektor pertanian sangat dominan dan relatif kurang
diversifikasi sehingga sangat mempengaruhi gejolak harga di pasar dunia.
-
Sebagian besar jumlah
penduduk tinggal di pulau Jawa (pusat)
-
Tenaga beli masyarakat
rendah.
Menghadapi
masalah demikian, diterapkan kebijakan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat
dengan cara memperbaharui tenaga produktif dan industrialisasi dengan dasar
agraris (Rencana Hatta 1947). Namun tidak dapat dilaksankaan karena kurang
dukungan stabilitas politik dan keamanan.
b.
Periode 1951-1955
Masalah pokok pada periode ini merupakan produk dari periode sebelumnya,
yaitu:
-
Inflasi tidak
terkendali
-
Penggunaan surplus
perdagangan tidak terarah
-
Kebijakan keuangan
tidak mendorong investasi
-
Kabinet silih berganti,
program pembangunan tidak berkesinambungan
Dalam
menghadapi masalah yang semakin sulit disusun Rencana Urgensi Perekonomian yang
diusulkan oleh Sumitro Djojohadi Kusumo, untuk meningkatkan kemakmuran
masyarakat dengan cara:
·
Mendorong
berkembangnya industri kecil dan besar
·
Menggiatkan koperasi
·
Pemerintah berperan
secara dominan
c.
Periode 1956-1960
Masalah pokok periode ini, antara lain:
-
Naiknya biaya hidup
masyarakat (inflasi)
-
Kesulitan yang
diderita industri baru. Akibat dibebaskannya impor
-
Defisit anggaran
pendapatan dan belanja negara
-
Mundurnya produksi
barang-barang
Dalam
menghadapi masalah tersebut, Biro Perancang Negara dibawah kabinet Djuanda
menyusun rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (1956-1960).
d.
Periode 1961- 1965
Para periode ini masalah yang dihadapi semakin kompleks, dimana
perekonomian Indonesia mengalami ketidakstabilan dalam moneter, budget, nerava
pembayaran serta sektor produksi dan konsumsi. Masalahnya ialah:
-
Tingkat inflasi
semakin meningkat yang memperburuk keadaan perekonomian
-
Terjadi pemberontakan
tahun 1957 di sumatera dan sulawesi yang
mengakibatkan peningkatan pengeluaran untuk pertahanan
-
Nilai dasar tukar
Indonesia memburuk
-
Produksi ekspor
menurun
-
Impor beras semakin
besar nilainya
Pada situasi
demikian, Dewan Perancang Nasional diketuai oleh M. Yamin (1961) menyusun
Rencana Pembangunan Nasional Semesta Bencana (1961-1969) yang dikenal dengan
tiga program pokok
·
Mencukupi kebutuhan
pokok rakyat
·
Meningkatkan
kewibawaan pemerintah
·
Melanjutkan perlawanan
terhadap kapitalisme dan imperealisme
Puncak
perkembangan perekonomian pada periode ini adalah tingkat inflasi yang mencapai
650% pada tahun 1965-1966.
e.
Periode 1966-1968
Dikenal sebagai periode stabilisasi (pengendalian inflasi) dan rehabilitasi
(pemulihan produksi). Program jangka panjang :
·
Program pembangunan
sektor pertanian
·
Pembangunan seltor
prasarana
·
Pembangunan sektor
industri.
f.
Periode 1968/ 1970-1973/1974
Masalah pokok :
-
Perekonomian semakin
terbuka (gejolak perekonomian Internasional)
-
Daya beli masyarakat
rendah (industri menurun)
-
Kesenjangan pendapatan
antar golongan dan daerah
-
Pengawasan pembangunan
dirasakan masih sangat lemah
Pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I)
berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. Strategi dasar diarahkan pada
pencapaian stabilitas nasional (ekonomi dan politik) dan pertumbuhan ekonomi
terfokus pada sektor pertanian dan industri yang menunjang pertanian.
g.
Periode 1974/1975- 1978/1979
Masalah pokok ialah pemerataan pembangunan perekonomian Indonesia dan
masalah yang belum selesai pada Repelita I yaitu perluasan kesempatan kerja dan
berusaha.. Pada Repelita II pelaksanaan pembangunan harus bertumpu pada Trilogi
Pembangunan yaitu :
·
Pemerataan pembangunan
dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi selruh
rakyat
·
Pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi
·
Stabilitas nasional
yang sehat dan dinamis.
Masalah pada periode selanjutnya terus kompleks hingga
saat ini, dimana munculnya permasalahan baru dan juga masalah pada periode
sebelumnya yang belum mampu terpechkan. Hal ini merupakan suatu masalah yang
sangat menghambat pembangunan ekonomi Indonesia.
v Kebijakan Pembangunan dan Konsep Tinggal Landas
Teori Rostow sangat berpengaruh terhadap kebijakan
pembangunan di Indonesia.
|
Repelita I
|
Meletakkan tiitk berat pembangunan pada sektor pertanian dan industri
yang mendukung sektor pertanian.
|
|
Repelita II
|
Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan
industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku
|
|
Repelita III
|
Meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan
Serta mningkatkan industri mengolah bahan baku menjadi bahan jadi
|
|
Repelita IV
|
Meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan
Usaha-usaha menuju swasembada pangan
|
|
Repelita V
|
Meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk memantapkan
Swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian
|
|
Repelita VI
|
Meletakkan titik berat pada bidang ekonomi dengan keterkaitan antara
Industri dan pertanian, serta bidang pembangunan lainnya.
|
v Macam-Macam
Kebijakan Ekonomi
Kebijakan
ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang
dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi adalah untuk
meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain
kebijakan ekonomi diperlukan juga kebijakan nonekonmi, seperti kebijakan sosial
yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dibagi
menjadi 3 macam, yaitu :
a. Kebijakan Mikro
Kebijakan
mikro adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa
melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau disektor mana dan
diwilayah mana perusahaan yang bersangkutan beroperasi.
Contoh kebijakan pemerintah :
§ Peraturan
pemerintah yang mempengaruhi pola hubungan kerja (manajer dengan para pekerja),
kondisi kerja dalam perusahaan.
§ Kebijakan
kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil di semua sektor ekonomi.
§ Kebijakan
kredit bagi perusahaan kecil di semua sektor dan lain-lain.
§ Menetapkan
harga minimum dan maksimum untuk melindungi produsen atau konsumen.
b.
Kebijakan Meso
Kebijakan Meso di bagi menjadi 2 arti yaitu :
1. Kebijakan
ekonomi meso dalam arti sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus
ditunjukan pada sektor-sektor tertentu. Setiap departemen pemerintah
mengeluarkan kebijakan sendiri, yang bisa sama / berbeda, untuk sektornya.
Kebijakan ini mencangkup keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, sistem
pengadaan bahan baku, ketenagakerjaan, termasuk system penggajian, investasi,
jaminan sosial bagi bekerja dan sebagainya.
2. Kebijakan
ekonomi meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditunjukan pada
wilayah tertentu. Misalnya, kebijakan industri regional dikawasan timur
Indonesia (KTI) yang menyangkup kebijakan industry regional, kebijakan
investasi regional, kebijakan fiscal regional, kebijakan pembangunan
infrastruktur regional, kebijakan pendapatan, dan pengeluaran pemerintah
daerah,kebijakan distribusi pendapatan regional, kebijakan pendapatan,
kebijakan perdagangan regional, dan sebagainya. Kebijakan ekonomi regional bisa
dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
c.
Kebijakan
Makro
Kebijakan ini
mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional, misalnya kebijakan uang
ketat (kebijakan moneter). Kebijakan makro ini bisa mempengaruhi kebijakan meso
(sektoral atau regional), kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif.
Instrumen yang digunakan untuk kebijakan ekonomi makro adalah tarif pajak,
jumlah pengeluaran pemerintah melalui APBN, ketetapan pemerintah dan intervensi
langsung di pasar valuta untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah
terhadap valas. (Tulus Tambunan, 1996).
Berikut ini contoh kebijakan makro,yaitu :
1. Kebijakan
Moneter
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam
mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang
diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan
moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
-
Kebijakan moneter kuantitatif
Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif
biasanya berupa campur tangan bank sentral secara langsung terhadap kebijakan
perbankan. Maksudnya, bank indonesia berperan sebagai regulasi dan bertindak
secara aktif dalam kegiatan pasar uang. Adapun beberapa instrumen yang termaksud
dalam kebijakan moneter kuantitatif,yaitu :
1.
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) adalah
adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat
berharga pemerintah (government securities).
2.
Fasilitas Diskonto (Discount Rate) adalah pengaturan
jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank
umum.
3.
Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) adalah
mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan
perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.
-
Kebijakan moneter kualitatif
Kebijakan
moneter yang bersifat kualitatif biasanya berupa pengawasan dan imbauan bank
sentral kepada kegiatan perbankan. Maksudnya, bank sentral ( bank Indonesia)
tidak campur tangan secara langsung.
1. Pengawasan
pinjaman secara selektif ( kredit selektif)
Yaitu
kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan dan mengawasi corak pinjaman dan
investasi yang dilakukan oleh bank-bank
2. Himbauan Moral
(Moral Persuasion)
Himbauan moral
adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan
memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan
pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah
uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk
memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
v Pemerintah Republik IndonesiaI pada tanggal 23 Agustus 2013 telah
mengumumkan 4 (empat) paket kebijakan ekonomi baru, yaitu:
1) Paket pertama dibuat untuk memperbaiki defisit
transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dalam paket ini,
pemerintah akan melakukan beberapa langkah yang meliputi:
-
mendorong ekspor dan memberikan
keringanan pajak kepada industri yang padat karya, padat modal, dan 30% hasil
produksinya berorientasi ekspor
-
menurunkan impor migas dengan
memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal
dari impor;
-
menetapkan pajak barang mewah yang lebih
tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari rata-rata 75%
menjadi 125% hingga 150%; dan
-
memperbaiki ekspor mineral.
2) Paket kedua dibuat untuk menjaga pertumbuhan
ekonomi. Dalam paket ini, pemerintah akan melakukan beberapa langkah yang
meliputi:
-
memastikan defisit APBN-2013 tetap
sebesar 2,38% dan pembiayaan aman.
-
memberikan insentif kepada industri
padat karya, termasuk keringanan pajak.
3) Paket ketiga dibuat untuk menjaga daya beli.
Dalam paket ini, pemerintah akan melakukan beberapa langkah yang meliputi
-
berkoordinasi dengan BI untuk menjaga
gejolak harga dan inflasi;
-
mengubah tata niaga daging sapi dan
hortikultura dari impor berdasarkan kuota menjadi mekanisme impor dengan
mengandalkan harga
4) Paket keempat dibuat untuk mempercepat investasi. Dalam
paket ini, pemerintah akan melakukan beberapa langkah yang meliputi:
-
mengefektifkan sistem layanan terpadu
satu pintu perijinan investasi;
-
mempercepat revisi peraturan Daftar
Negatif Investasi (DNI);
-
mempercepat investasi di sektor yang
berorientasi ekspor dengan memberikan insentif; dan
-
|
Jakarta, 28 Mei 2015 - Pemerintah telah menyampaikan
dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2016 pada
Rapat Paripurna DPR tanggal 20 Mei 2015. Tahun 2016 merupakan tahun
kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
ketiga periode 2015-2019. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan
tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Tema yang diangkat adalah
“mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia
berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”. Pencapaian
sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) tahun 2016 yang mengambil tema “Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”.
http://www.kemenkeu.go.id/en/node/45948
|
Daftar Pustaka
:
Adisasmita,
Rahadrdjo., (2013) Teori-teori
Pembangunan Ekonomi, Yogyakarta; Graha Ilmu
Subandi., (2012) Ekonomi Pembangunan, Bandung; Alfabeta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar